Kendari – Komitmen bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk mewujudkan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada damai terus didorong.
Komitmen itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di salah satu hotel di Kendari, Kamis (28/12/2023).
Rakor yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ini mengusung tema “Sinergitas Forkompinda Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada Damai Tahun 2024.
Sekda Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur mengatakan kondisi keamanan dan ekonomi global dunia saat ini masih mengalami ketidakpastian. Hal ini juga bisa berdampak pada proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Indonesia.
Penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan baik nasional maupun daerah harus berpihak pada upaya menciptakan kondisi aman dan damai yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan skala prioritas.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Hal ini berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, yang berarti sampai dengan hari ini jika kita hitung mundur masih tersisa 47 hari lagi,” ucapnya saat memberikan sambutan.
Untuk itu, perlu bagi kita semua terus berkonsentrasi dalam mengawal Pemilu 2024.
Sebagai mana arahan Presiden RI pada rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu serentak 2024 pada 2 Desember 2023 di Ancol Beach City Jakarta.
Memastikan seluruh kegiatan di setiap tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas.
Memastikan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien dan transparan.
Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan.
Bekerja dengan efektif dan efisien utamanya dalam mengelola anggaran Pemilu.
Perkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
Arahan Presiden ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul pada saat pelaksanaan Pemilu 2024.
Data wajib pilih yang di rilis KPU Sultra bahwa dari 17 kabupaten kota di Sultra 2024 berjumlah 1.867.931 orang, yang terdiri dari laki-laki 931.298 orang dan perempuan 936.633 orang.
Tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 2.285 desa dan kelurahan se- Sultra berjumlah 8.154.
“Jumlah pemilih tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua di tambah dengan letak geografis Sultra yang cukup luas terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan,” bebernya.
“Kita tidak ingin ada polarisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejolak konflik di Sultra yang kita cintai ini, jangan sampai masyarakat harus tercerai berai hanya karena berbeda pilihan dalam Pemilu,” tegasnya.
Menjadi harapan kita semua agar seluruh rangkaian Pemilu 2024 di Bumi Anoa Sultra dapat berjalan dengan aman, damai dan tanpa celah.
Selain itu, faktor kondisi alam menjadi perhatian kita bersama. Mengingat bahwa saat ini kondisi cuaca sudah mulai mengalami anomali, sebagai besar wilayah Sultra telah memasuki musim penghujan.
“Olehnya itu, saya berharap kepada seluruh aparatur penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk mendistribusikan kotak suara dan kotak suara agar mempersiapkan dengan baik pendistribusiannya. Sehingga dapat tersalurkan dengan aman ke seluruh kabupaten kota di wilayah Sultra,” pesan Asrun.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sultra, Harmin Ramba mengatakan Rakor Forkompinda ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, dengan membahas semua isu-isu di masyarakat.
Secara kebetulan menghadapi Pemilu, sehingga isu tersebutlah yang diangkat oleh pihaknya.
“Bagaimana sinergitas Forkompinda baik provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka Pemilu damai,” ungkap Harmin.
Melihat kondisi sebelum Pemilu 2024, Harmin menyebut masih aman dan terkendali. Tidak ada hal yang signifikan terhadap kondisi Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Perlu diketahui, dalam kesempatan itu juga dilaksanakan deklarasi Pemilu Damai 2024. (NP)
